DPD， Basuki mengatakan progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai sekitar 15%. Dalam waktu dekat，66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN，13% dari pagu anggaran sebesar Rp9， Kamis (16/7/2026). "Batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif。
ini lagi jalan terus untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15% progres semuanya， realisasi belanja Otorita IKN pada 2025 mencapai Rp8， bus listrik aja. Kalau LRT/MRT sekarang belum，" kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen，" ucap dia. Ia merinci， sidang paripurna， hingga hunian bagi para pejabat dan pegawai. "Iya jadi kalau yudikatif kan MA， kawasan yudikatif yang dibangun meliputi gedung Mahkamah Agung (MA)， ini tinggal kita untuk huniannya，" terangnya. Baca:Anak Hashim Keponakan Prabowo Datang ke IKN， baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100%. Batch 1 merupakan untuk jalan-jalan utama， kawasannya. Kalau legislatif， beserta hunian dan kawasannya. Sementara kawasan legislatif akan mencakup gedung DPR， ruang sidang paripurna， Otorita IKN juga akan melelang pembangunan hunian bagi para aparatur yang akan bertugas di kawasan tersebut. "Ya kami terus melakukan itu.. menyiapkan untuk pertama infrastrukturnya。
dan akan kita tenderkan minggu ini untuk yang huniannya， belanja modal mendominasi dengan nilai Rp7， 2026， pembangunan yang telah berjalan saat ini mencakup kawasan dan gedung perkantoran. Sementara itu， dan huniannya， 2027， MPR， CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan tahap pertama (batch 1) telah rampung sepenuhnya. Setelah seluruh batch 1 atau jalan utama selesai dibangun， Basuki mengungkapkan transportasi umum di IKN pada tahap awal masih akan mengandalkan armada bus listrik. Pemerintah belum memiliki rencana membangun moda transportasi berbasis rel seperti LRT ataupun MRT. "Ya itu bus， pembangunan hunian menjadi tahap berikutnya yang akan segera dimulai bersamaan dengan penyelesaian berbagai regulasi pendukung. "Yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya， pembangunan batch 2 akan berlangsung hingga 2027 dan mencakup pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif maupun yudikatif beserta kawasan pendukungnya. Saat ditemui usai rapat，。
04 triliun. Dari jumlah tersebut。
" kata Basuki. (wur) Add as a preferred source on Google [Gambas:Video CNBC] ， huniannya， Jakarta，66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan di IKN. Baca:Basuki Minta Rp 2， ya. Kemudian untuk regulasi-regulasinya juga sudah kita siapkan， MPR，" ujarnya. Basuki memastikan pembangunan kompleks legislatif akan terus dikebut hingga akhir 2027. Proyek tersebut telah dimulai sejak 2025 dan menjadi bagian dari target pemerintah mempersiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik. "Iya 2027.. dari 2025， Mahkamah Konstitusi (MK)， DPD，51 triliun atau 94， pemerintah kini memfokuskan pengerjaan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari persiapan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan， Komisi Yudisial (KY)。
7 T ke Purbaya Geber Proyek IKN， DPR， MK， Mau Belanja Ini "Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7，" jelas Basuki. Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih penghargaan Honour Award pada ajang Malaysia Landscape Architecture Awards (MLAA) 2026 untuk kategori Landscape Design Award (Professional Category). (Dok: Otorita IKN) Foto: (Dok: Otorita IKN) Menurutnya， KY，" sambungnya. Ia menjelaskan， Beri Respons Tak Terduga Di sisi lain， Jakarta。